Langsung ke konten utama
PERMASALAHAN PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA

       Potensi dan Permasalahan Lingkungan di  Daerah Aliran Sungai (DAS)
Dan Wilayah Pesisir
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) membutuhkan keterpaduan dari hulu hingga hilir,
sinergitas antar sektor dan lembaga, serta keterlibatan antar stakeholder dari masyarakat,
swasta dan pemerintah. Sementara itu, kawasan pesisir merupakan salah satu komponen
penting dari hilir sebuah DAS. Pengelolaan kawasan pesisir selama ini masih terpisah dari
pengelolaan DAS itu sendiri. Untuk itu, perlu dilakukan keterpaduan perencanaan
pengelolaan pesisir dan Daerah Aliran Sungai.
Dengan menggunakan pendekatan ekologi, keruangan (spatial) dan komplek wilayah, buku
ini memperkenalkan suatu analisis terpadu untuk pengelolaan DAS dan wilayah pesisir. Sub
DAS Kuto, Damar dan Blukar di wilayah Kabupaten Batang dan Kendal dipilih sebagai
daerah studi kasus. Buku ini menyajikan analisis pendahuluan dari berbagai aspek yang
meliputi kondisi fisik lingkungan, potensi bahaya, sosial ekonomi, kelembagaan dan potensi
pariwisata pada kawasan DAS dan pesisir.
Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menjelaskan tentang 1) kondisi fisik di Sub
DAS Kuto, Damar dan Blukar (KDB), 2) menjelaskan permasalahan lingkungan di kawasan
Sub DAS KDB untuk mengetahui kekritisan DAS, 3) memberikan analisa karakteristik sosial
ekonomi dan sinergisme kelembagaan sebagai suatu bentuk pengelolaan DAS terpadu, 4)
memberikan gambaran kerentanan, persepsi dan kapasitas masyarakat terhadap bencana
alam banjir dan longsor di Sub DAS KDB, serta 5) melakukan inventarisasi potensi dan
permasalahan wilayah pesisir.
Sub DAS KDB dipilih sebagai daerah studi, dengan pertimbangan kondisi kekritisan DAS
didaerah tersebut dan kompleksitas permasalahan yang ada didalamnya. Pembahasan
kondisi fisik menjelaskan tentang lingkungan fisik di Sub DAS KDB dan wilayah pesisirnya.
Identifikasi permasalahan di lingkungan Sub DAS KDB dibatasi pada pembahasan potensi
banjir limpasan, banjir genangan, longsor, erosi dan kerentanan airtanah. Sementara itu,
analisis sosial ekonomi dan sinergisme kelembagaan membahas tentang hubungan antara
kemiskinan dengan kekritisan DAS, hubungan tingkat kekotaan dengan kekritisan DAS ,
hubungan tingkkat pendidikan dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
DAS, pemetaan kelembagaan, sinergisme kelembagaan dan lain sebagainya. Sedangkan
pembahasan kerentaan, persepsi dan kapasitas masyarakat difokuskan pada tema bencana
banjir dan tanah longsor. Buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai inventarisasi
potensi dan permasalahan wilayah pesisir.

Komentar

  1. Dalam rancangan perda pengelolaan DAS apa hak dan kuwajiban masyarakat serta apa hak dan kuwajiban pemerintah dalam pengelolaan kawasan DAS ini?

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TUGAS 4 ETIKA PROFESI & ETIKA KEILMUAN                            DISUSUN OLEH : SAHARDIN ( 16-630-012 ) JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN BAUBAU 2018 BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa yunani yaitu ‘Ethos” berarti watak kesusilaan atau adat.Etika memuat nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, pendapat Ki Hajar Dewantara (1962) dalam Zubair (1992) Etika adalah “ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia, teristimewa yang mengenai gerak-gerik fikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan”. Etika adalah ilmu pengetahuan yang mengandung muatan normatif yang...